Rakor Diskominfosan Se-malut, Fokus Pengembangan Keamanan Spbe Dan Integrasi Satu Data

Print Friendly and PDF
Rakor Diskominfosan se-Malut, Fokus Pengembangan Keamanan SPBE dan Integrasi Satu Data

Foto bersama Pejabat Provinsi Maluku Utara dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai Dengan Deputiti Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo. Kegiatan Rakor Kominfo Se Kab/Kota

MOROTAI _ Rapat Koordinasi (Rakor)  Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 resmi di buka oleh Pj Gubernur Malut yang diwakili asisten Bidang Administrasi Umum, Asrul Gailea yang berlangsung di Hotel Molokai, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (7/8/2024). 

Kegiatan yang mengangkat tema Pengembangan Keamanan SPBE dan Integrasi Satu Data di Maluku Utara ini, dihadiri oleh  Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo. Sekretaris Daerah  Pulau Morotai,  Muhammad Umar Ali,  Kepala Diskominfosan Malut, DR. Iksan Arsyad, Kepala dan atau perwakilan Diskominfosan kabupaten kota se-Maluku Utara. 

Dalam sambutan Pj Gubernur yang dibacakan Asrul Gailea menekankan, pentingnya optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Maluku Utara.

“Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara No.18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Gubernur No.40 tentang Satu Data Maluku Utara, pemerintah terus berupaya mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua sektor,” ujar Asrul dalam sambutan tertulisnya.

Asrul menjelaskan bahwa SPBE dan Satu Data Maluku Utara merupakan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 

“Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan integrasi sistem informasi pemerintahan sehingga data dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mudah kapan pun dan di mana pun,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan SPBE, Asrul menekankan perlunya pengendalian keamanan yang terpadu. “Jaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian data serta infrastruktur harus memenuhi standar teknis prosedur keamanan,” tambahnya.

Untuk itu, pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas mengamankan siber secara efektif dan efisien. BSSN hadir sebagai narasumber dalam rakor kali ini untuk memberikan informasi dan berbagi pengalaman terkait keamanan siber.

Asrul mengajak seluruh peserta rakor, yang terdiri dari Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku Utara, untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam merumuskan program yang dapat mempercepat implementasi SPBE dan Satu Data Maluku Utara. 

“Kita masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, penyediaan data center yang belum memadai, egosektoral antar instansi, serta minimnya jumlah dan kualitas SDM pengelola data. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini demi Maluku Utara yang lebih baik,” tutup Asrul.

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Malut, Dr. Iksan Arsyad menambahkan terkait Rakor kali ini, yakni ingin mengembangkan upaya bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam mewujudkan kematangan penerapan SPBE dan integrasi satu data.

"Didalamnya terdapat aspek keamanan yang sangat penting dalam penerapan SPBE.  Oleh karena itu kehadiran Deputi III BSSN sangat bermanfaat untuk membimbing Pemda dalam penanganan keamanan siber, terutama ketika PDNS Kemkominfo diserang," tambahnya.

Iksan berharap kegiatan ini dapat diikuti dan disimak dengan baik oleh para peserta, sehingga usai kegiatan dapat terwujudnya pengembangan keamanan SPBE dan penerapan satu data Maluku Utara. (Ong)

 

©MalutProv

Berita Terkait